Bertemu Jokowi, 6 Fraksi Setuju Perppu Akses Informasi Pajak Disahkan Bulan Ini
JAKARTA, KOMPAS.com - Enam fraksi partai politik pendukung pemerintah setuju Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan segera disahkan pada bulan ini.
Kesepakatan dicapai setelah perwakilan enam fraksi yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura bertandang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017) sore.
Perwakilan dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa Perppu tentang Akses Informasi Pajak sangat penting bagi negara.
"Semua sepakat, satu dua hari ini harus segera selesai," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, usai pertemuan.
Johnny mengatakan, Perppu soal akses informasi pajak itu sudah ditandatangani Presiden Jokowi sejak 8 Mei lalu.
Oleh karena itu, harus segera selesai sebelum masa sidang ini berakhir.
"Tanggal 27 Juli terakhir," kata dia.
Salah satu urgensi Perppu itu, yang ditekankan oleh Presiden, untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Semua negara di dunia yang ada di forum itu sudah membuka akses informasi pajaknya.
"Kalau kita tidak (ikut), kita dikucilkan," kata Johnny.
Johnny mengakui, kekuatan dari enam fraksi pendukung pemerintah yang hadir sudah cukup untuk menggolkan Perppu itu disetujui sebagai UU.
Namun, ia menegaskan, koalisi pendukung pemerintah tidak akan "menang-menangan" dan akan berusaha meyakinkan empat fraksi lain.
"Yang tak hadir (dalam pertemuan di istana) belum tentu tidak setuju juga," kata dia.
Johnny menambahkan, dalam pertemuan itu dibahas juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Ada juga pembahasan soal revisi Undang-Undang Terorisme.
Namun, pembahasan itu hanya berlangsung singkat karena keduanya belum mendesak untuk segera diambil keputusan.
Pantauan Kompas.com, para politisi yang hadir kebanyakan berasal dari Partai Golongan Karya.
Selain Sekjen Golkar Idrus Marham, ada pula Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Bendahara Fraksi Robert J. Kardinal, dan anggota Fraksi Aditya Anugrah Moha.
Dari PDI-P, ada Ketua Fraksi Utut Adianto dan anggota Fraksi I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Sementara, dari PPP, hadir Ketua Fraksi Reni Marlinawati dan Anggota Fraksi Amir Uskara.
Selain itu, ada pula Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah dan Anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.
Pertemuan berlangsung tertutup selama 1,5 jam.
Kesepakatan dicapai setelah perwakilan enam fraksi yang terdiri dari PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura bertandang ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/7/2017) sore.
Perwakilan dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte mengatakan, dalam pertemuan itu, Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa Perppu tentang Akses Informasi Pajak sangat penting bagi negara.
"Semua sepakat, satu dua hari ini harus segera selesai," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, usai pertemuan.
Johnny mengatakan, Perppu soal akses informasi pajak itu sudah ditandatangani Presiden Jokowi sejak 8 Mei lalu.
Oleh karena itu, harus segera selesai sebelum masa sidang ini berakhir.
"Tanggal 27 Juli terakhir," kata dia.
Salah satu urgensi Perppu itu, yang ditekankan oleh Presiden, untuk memenuhi komitmen Indonesia dalam forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Semua negara di dunia yang ada di forum itu sudah membuka akses informasi pajaknya.
"Kalau kita tidak (ikut), kita dikucilkan," kata Johnny.
Johnny mengakui, kekuatan dari enam fraksi pendukung pemerintah yang hadir sudah cukup untuk menggolkan Perppu itu disetujui sebagai UU.
Namun, ia menegaskan, koalisi pendukung pemerintah tidak akan "menang-menangan" dan akan berusaha meyakinkan empat fraksi lain.
"Yang tak hadir (dalam pertemuan di istana) belum tentu tidak setuju juga," kata dia.
Johnny menambahkan, dalam pertemuan itu dibahas juga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas.
Ada juga pembahasan soal revisi Undang-Undang Terorisme.
Namun, pembahasan itu hanya berlangsung singkat karena keduanya belum mendesak untuk segera diambil keputusan.
Pantauan Kompas.com, para politisi yang hadir kebanyakan berasal dari Partai Golongan Karya.
Selain Sekjen Golkar Idrus Marham, ada pula Sekretaris Fraksi Agus Gumiwang, Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Marcus Mekeng, Bendahara Fraksi Robert J. Kardinal, dan anggota Fraksi Aditya Anugrah Moha.
Dari PDI-P, ada Ketua Fraksi Utut Adianto dan anggota Fraksi I Gusti Agung Rai Wirajaya.
Sementara, dari PPP, hadir Ketua Fraksi Reni Marlinawati dan Anggota Fraksi Amir Uskara.
Selain itu, ada pula Ketua Fraksi PKB Ida Fauziah dan Anggota Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.
Pertemuan berlangsung tertutup selama 1,5 jam.